Tantangan Kesaktian Pancasila Di Tengah Arus Geopolitik Dan Multi Krisis

 

Ketua Yayasan UNDHA AUB Surakarta, Dr. Anggoro Panji Nugroho,M.M


TOKOH - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober tentu tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik Indonesia kala itu. Peristiwa kelam pemberontakan PKI pada 30 September 1965 menjadi sejarah paling kelabu di negeri ini sejak republik berdiri.

Luka sejarah peristiwa kelam tersebut sampai saat ini masih terus ada. Begitupun benang sejarahnya, tetap masih kusut seperti luka yang tak pernah ujung sembuh. Peristiwa sejarah kelam G30S PKI seakan tak pernah habis, bahkan kerap di pakai sebagai alat politik untuk memfitnah dan mendegradasi lawan lawan politiknya.

Enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat menjadi korban dalam Gerakan 30 September. Mereka antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal R Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D I Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Lettu Pierre Andreas Tendean.

Keberhasilan Negara menumpas komunis menjadi titik balik serta bukti nyata kesaktian Pancasila jauh lebih unggul di bandingkan dengan ideologi lain.

Akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu serta modernisasi jaman yang kian maju,. Pertanyaanya akankah Pancasila tetap sakti di tengah ancaman multi krisi, geopolitik dan arus bebas di internet ?

Alumni Lemhanas Angkatan ke 39 sekaligus Ketua Yayasan Karya Dharma Pancasila UNDHA AUB Surakarta, Dr. Anggoro Panji Nugroho, M.M mengatakan, Pancasila tetap harus teguh dan kuat di tengah hantaman berbagai krisis, baik internal maupun eksternal.

Sebagai ideologi negara Pancasila harus kita jaga bersama. Negara harus hadir membangun dan memperkuat nilai nilai Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Penguasa dan pejabat harus bisa memberikan contoh, memberikan suri tauladan dalam pengamalan nilai nilai Pancasila, serta mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompik.

Menjaga moral, etika dan adab dalam bernegara. Menjunjung tinggi integritas, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjabat. Mengemban Amanah sesuai dengan sumpah dan janji yang di ucapkan.

Jabatan dan kekuasaan  adalah amanat yang harus di pertanggung jawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akherat kelak. Tak ada yang abadi dalam jabatan dan kekuasaan. Perilaku pejabat akan di jadikan contoh oleh rakyatnya. Situasi dan kondisi rakyat adalah cermin perilaku para pemimpin dan pejabatnya.

Setiap sila dalam Pancasila adalah haluan yang harus kita implementasikan dalam bernegara. Bernegara tidak hanya untuk pemimpin dan pejabat, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu keteguhan dan kekokohan Pancasila sejatinya terletak pada implementasi pengamalan nilai nilai yang ada. Sedangkan jika kita jauh dari pengamalan nilai nilai Pancasila, maka sama halnya kita memperlemah kekokohan ideologi negara ini.

Padahal jika kita berkaca pada kondisi bangsa di tengah krisis moral, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, maka sebagai anak bangsa kita patut prihatin. Kebebasan informasi memberikan dampak kerusakan moral yang sangat memperihatinkan pada generasi muda. Mereka kerap terseret ideologi kebebasan sehingga merusak norma adab, etika dan sopan santun.

Hantaman ideologi radikal, liberal, kapitalis, serta perusakan sejarah, budaya dan kearifan local yang dianggap sesat dan syirik berdampak pada hilangnya jati diri bangsa timur yang menjunjung tinggi nilai nilai etika.

Penjajahan dogma membuat kaum intelektual kehilangan nilai saintifik sebagai landasan berfikir rasional.

Begitu juga dalam penegakan hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hukum sudah tidak lagi menjadi panglima untuk menegakan aturan dan tatanan, tetapi politik yang menjadi panglimanya.

Jika politik menjadi panglimanya, maka hanya elite elite tertentu saja yang berkuasa mengatur negara ini. Segala persolan akan bermuara pada penyelesaian politik. Imbasnya akan terjadi tumpeng tindih dalam ketatanegaraan.  

Budaya korupsi yang merajelala membuat jurang ketimpangan semakin dalam antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat.

Sejarah bangsa di lupakan, budaya di hilangkan, akibat maraknya berita hoaks di internet. Dampak dari kejadian tersebut generasi muda akan kehilangan kecintaanya pada bangsa dan negara. Mereka akan menjadi robot bagi kepentingan asing.

Sebagai negara yang berdaulat kita harus membatasi masuknya orang orang asing dari berbagai kepentingan yang di bawa. Negara harus menjaga kedaulatan, semua kepentingan harus memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk rakyat, bukan sekedar mencari investasi yang ujung ujungnya menjadikan sumber daya alam bangsa ini menjadi perahan.

Beragam krisis tersebut tidak akan mungkin terjadi jika kita semua mengamalkan ideologi Pancasila secara nyata bukan hanya slogan dan hafalan semata.

Kebudayaan menjadikan bangsa ini sangat memahami nilai nilai sosial, etika, norma dan adat ketimuran. Kebudayaan juga kekuatan yang harus di jaga karena menjadi ciri khas dan karakter jati diri masyarakat, bangsa dan negara.

Pancasila tidak hanya consensus para pendiri bangsa, tetapi jauh sebelum republic ini berdiri nilai nilai Pancasila sudah di tanamkan oleh para leluhur Nusantara melalui ajaran dan tuntunan. Sejarah mencatat kejayaan Nusantara yang berlangsung selama berabad abad bukan atas hasil rekayasa budaya asing, tetapi hasil budi daya dan  jerih payah bangsa Nusantara sendiri.

Berkaca pada sejarah masa lalu,maka  keberhasilan masa depan bangsa ini tak lain hanya terletak pada masa lalu sejarah bangsa. Oleh karena itu kita harus menggali dan membangun kembali catatan lama sebagai landasan membangun masa depan bangsa sejalan dengan kemajuan jaman.

Republik Indonesia lahir dari konsensus beragam suku, adat dan budaya. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada toleransi dan kebudayaan. Sedangkan untuk menjaga toleransi dan keragaman budaya, dibutuhkan hukum sebagai panglimanya.

Jika hukum tidak bisa lagi menjadi panglima, maka potensi perpecahan akan timbul di tengah masyarakat. Jika perpecahan timbul di masyarakat dan hukum tidak lagi mampu mengendalikan, maka kekuatan massa akan di jadikan tolok ukur.

Beragam kondisi yang ada tersebut tidak akan pernah terjadi jika ideologi negara di implementasikan secara nyata.

Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momen untuk membangun kesadaran ideologi. Pancasila harga mati yang harus kita jaga dengan segenap jiwa dan raga demi untuk menjaga keberlangsungan anak cucu, serta masa depan bangsa yang lebih baik.

:Djko